Kepala Desa Surajaya, Wasno, membantah dirinya melakukan pungutan atau menarik uang sewa kepada warga yang menempati lahan tersebut. Bantahan itu disampaikan menyusul adanya laporan dari salah satu lembaga kontrol sosial di Kabupaten Pemalang kepada Polres Pemalang terkait dugaan sewa tanah bengkok milik Desa Surajaya.

Wasno menegaskan, dirinya tidak pernah merasa memungut uang sewa dari warga yang menggunakan atau menempati tanah tersebut. Ia juga menyatakan tidak pernah meminta maupun mengeluarkan uang untuk menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah bengkok tersebut.

“Saya tidak merasa memungut sewa tanah yang ditempati warga sekitar. Saya juga tidak mau mengeluarkan uang untuk menutup kasus tersebut,” ujar Wasno.

Menurut Wasno, persoalan kemudian berkembang setelah pihak lembaga yang sebelumnya melaporkan masalah tersebut disebut mengutus seseorang untuk melakukan penarikan iuran kepada warga yang menempati sejumlah kios atau lapak di lokasi tersebut.

Ia menyebut, besaran uang yang diminta kepada warga mencapai Rp700 ribu untuk setiap kios. Wasno menyebut orang yang melakukan penarikan tersebut berinisial A atau Aan.

“Justru saya tidak tahu jumlahnya. Orang tersebut datang ke sini dan pamit mau melakukan penarikan ke lapak-lapak. Saya hanya memberikan izin,” ungkapnya.

Wasno menegaskan dirinya tidak menerima maupun menikmati uang yang disebut-sebut berasal dari penarikan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa total uang yang berhasil dikumpulkan dari warga.

“Saya benar-benar tidak menikmati uang tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh, Wasno menduga persoalan tersebut berkaitan dengan adanya upaya penyelesaian perkara melalui jalur tertentu. Namun, dugaan mengenai ke mana uang hasil penarikan tersebut mengalir, menurutnya, belum diketahuinya secara pasti.

“Mungkin uang tersebut masuk ke oknum APH untuk menutup kasus tersebut, karena saya sudah tidak punya uang,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola tanah bengkok Desa Surajaya yang berada di wilayah Desa Mengori. Apalagi, lahan milik desa tersebut disebut telah dimanfaatkan untuk aktivitas komersial berupa kios atau lapak yang menghasilkan pungutan dari para penghuninya.

Hingga kini, sejumlah persoalan penting masih membutuhkan penjelasan dan verifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai dasar pemanfaatan tanah bengkok, mekanisme pengelolaannya, pihak yang berwenang menarik pembayaran dari warga, serta penggunaan uang yang telah dipungut.

Dugaan adanya aliran dana kepada oknum aparat penegak hukum (APH) sebagaimana disampaikan Wasno juga perlu dibuktikan berdasarkan fakta dan keterangan resmi. Media VEO-News.com tidak menemukan dasar untuk menyatakan dugaan tersebut sebagai fakta sebelum adanya hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari pihak berwenang.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan aset desa dan pungutan kepada masyarakat. Transparansi, legalitas pemanfaatan tanah bengkok, serta kejelasan pertanggungjawaban setiap rupiah yang dipungut dari warga menjadi hal penting untuk diungkap agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Pihak kepolisian maupun instansi terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan tersebut, termasuk apakah terdapat dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan tanah bengkok dan penarikan uang kepada warga di lokasi tersebut.

Komandan KOTI Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang, Nurokais, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat maraknya penjualan obat keras tanpa izin yang menyasar kalangan muda hingga anak-anak di Pemalang.

“Kami siap menerjunkan seluruh jajaran pasukan KOTI Mahatidana untuk membantu aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mengikis habis peredaran obat keras di Kabupaten Pemalang,” ujar Nurokais dalam keterangannya, Rabu (09/09/2026).

Nurokais menilai, ancaman penyalahgunaan obat keras golongan G seperti tramadol, hexymer, dan sejenisnya sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental generasi muda, tetapi juga berpotensi memicu berbagai tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat.

Guna mempersempit ruang gerak para pelaku dan pengedar, KOTI Mahatidana Pemuda Pancasila Pemalang memilih langkah kolaboratif dengan merangkul seluruh elemen warga.

Strategi Penanganan dan Penindakan

Dalam aksinya, KOTI Mahatidana menyusun beberapa langkah strategis:

Sinergi Aparat dan Tokoh Masyarakat: Membangun koordinasi erat dengan pihak Kepolisian (Polres Pemalang), Satpol PP, tokoh agama, serta tokoh pemuda di tiap kecamatan.

Pengawasan Berbasis Masyarakat: Mengajak warga untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi transaksi atau keberadaan lapak-lapak yang menjual obat keras secara ilegal.

Edukasi dan Pencegahan: Melakukan sosialisasi berkala mengenai bahaya obat keras di tingkat desa dan sekolah-sekolah.

“Pemberantasan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi kuat antara aparat, organisasi masyarakat, dan warga. Jika masyarakat melihat ada aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras, segera laporkan. Kami siap mendampingi dan mengawal penindakannya secara tertib dan sesuai hukum yang berlaku,” tambah Nurokais.

Melalui gerakan ini, KOTI MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang berharap wilayah Pemalang dapat bersih dari ancaman peredaran obat keras terlarang, sehingga tercipta lingkungan yang aman, kondusif, dan sehat bagi tumbuh kembang generasi penerus daerah.

Direktur Victory Event Organizer, Faris Dwi, menyatakan bahwa persiapan teknis maupun administratif terus dikebut demi memastikan acara berjalan spektakuler. Sebagai pihak penyelenggara, Victory Event Organizer berkomitmen menyajikan kompetisi yang profesional, tertib, dan mampu menjadi hiburan berkualitas bagi masyarakat sekaligus wadah prestasi bagi para atlet.

“Kami sedang mematangkan seluruh aspek, mulai dari regulasi pertandingan, kesiapan fasilitas, hingga koordinasi dengan pihak Kodim selaku pembina utama kegiatan ini. Dandim Cup 2026 di Lapangan Dewa Ruci ini dirancang tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga pesta rakyat dalam memeriahkan HUT ke-81 TNI,” ujar Faris Dwi dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Senada dengan hal tersebut, Tokoh Pemuda Sugihwaras, Bapak Roso, menyambut baik dan menyatakan kesiapan penuh warga serta pemuda setempat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan kondusif. Lapangan Dewa Ruci yang menjadi ikon olahraga di wilayah Sugihwaras kini mulai mendapatkan perhatian khusus terkait perawatan fasilitas.

“Pemuda dan warga Sugihwaras sangat bangga wilayah kami dipilih menjadi pusat pelaksanaan Dandim Cup 2026. Kami bersama Bapak Roso dan seluruh elemen kepemudaan siap menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan dukungan penuh demi suksesnya acara ini dari awal hingga akhir,” tegas Bapak Roso.

Turnamen Dandim Cup 2026 ini diharapkan dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus membangkitkan gairah olahraga dan perekonomian lokal melalui sektor UMKM yang akan dilibatkan di sekitar area Lapangan Dewa Ruci sepanjang bulan Oktober nanti.

Sorotan terutama tertuju pada aspek transparansi pengelolaan kas paguyuban. Publik mempertanyakan urgensi pembentukan paguyuban sekaligus memastikan agar adanya iuran tidak berdampak terhadap biaya operasional dapur, kualitas makanan, maupun hak penerima manfaat program MBG.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggota paguyuban terdiri dari puluhan hingga disebut telah mencapai ratusan pengelola dapur. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total sekitar 140 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pemalang yang tercatat hingga akhir Agustus 2026.

Salah seorang narasumber internal membenarkan adanya penarikan iuran rutin sebesar Rp500.000 setiap bulan kepada SPPG yang telah beroperasi.

“Jalan, Pak. Akhir bulan Agustus sudah ditarik per dapur yang sudah operasional sebesar Rp500 ribu,” ungkap narasumber melalui pesan singkat, Sabtu (5/9/2026).

Namun, hingga kini belum terdapat informasi terbuka mengenai regulasi internal yang menjadi dasar penarikan iuran, mekanisme pembentukan paguyuban, maupun rincian penggunaan dana yang terkumpul dari para anggota.

Kondisi tersebut membuat publik menunggu penjelasan mengenai ke mana dana iuran tersebut dialokasikan serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya kepada seluruh anggota paguyuban.

Transparansi dinilai penting agar keberadaan iuran tidak justru menjadi tambahan beban bagi pengelola dapur MBG dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan program, khususnya kualitas serta pemenuhan makanan bagi para penerima manfaat.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pengurus Paguyuban Mitra MBG Pemalang guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi resmi secara berimbang terkait dasar penarikan, pengelolaan, serta peruntukan dana iuran tersebut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (5/9/2026) sebagai salah satu bentuk nyata implementasi visi sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

Dengan penuh semangat, para siswa terlihat ikut membersihkan berbagai sampah yang berada di lingkungan sekolah maupun di sekitar aliran sungai. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi bagi para siswa agar memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Kepala SMPN Pabuaran Satu Atap, Budiman, mengatakan dirinya tidak ingin hanya menjalankan tugas administratif sebagai kepala sekolah. Menurutnya, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk membangun karakter siswa, termasuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan.

“Saya berusaha agar bermanfaat dalam pengabdian. Kegiatan pagi tadi dalam rangka peduli lingkungan sesuai dengan visi sekolah SMPN Pabuaran Satu Atap itu sendiri,” ujar Budiman.

Budiman yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala sekolah di wilayah Randudongkal dan Belik tersebut menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurutnya, lingkungan sekolah yang bersih akan memberikan rasa nyaman sekaligus mendukung kesehatan siswa dan seluruh tenaga pendidik. Karena itu, gerakan kepedulian lingkungan akan terus didorong secara bertahap meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan anggaran maupun peralatan.

“Perlahan tapi pasti. Demi kenyamanan dan kesehatan siswa-siswi serta para guru dan tenaga pendidik, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan itu sangat penting. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Budiman mengakui, kegiatan bersih-bersih yang dilakukan pada Sabtu pagi tersebut belum sepenuhnya dapat menuntaskan persoalan sampah. Salah satu kendala utama berada di aliran Sungai Pabuaran yang masih dipenuhi cukup banyak sampah.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat pihak sekolah dan para siswa untuk terus bergerak. Budiman berharap kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bersama, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga masyarakat sekitar.

Ia juga berharap adanya perhatian dan dukungan serius dari pemerintah daerah maupun seluruh pihak terkait dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di wilayah Pabuaran.

“Harapannya, dengan tekad, komitmen, dan kesadaran dari semua pihak, kebersihan lingkungan dapat senantiasa terjaga dengan baik,” pungkas Budiman.

​Regiyanto menilai penjualan obat keras tanpa resep dokter yang kian marak ini sudah sangat mengkhawatirkan karena menyasar kelompok usia produktif, khususnya kalangan remaja dan pelajar.

​”Penjualan obat-obatan Golongan G yang dilakukan secara terbuka ini adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi muda di Pemalang. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, tapi sudah merusak tatanan sosial dan moral anak-anak muda kita,” tegas Regiyanto dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/26).

​Menurutnya, pembiaran terhadap praktik bisnis ilegal ini dapat memicu timbulnya beragai aksi kriminalitas serta kenakalan remaja, seperti tawuran dan aksi kejahatan jalanan lainnya.

​Atas kondisi tersebut, Regiyanto menyampaikan agar Polres Pemalang dan jajaran instansi terkait untuk tidak ragu memberantas serta menindak tegas para agen, distributor, hingga lapak-lapak terselubung yang menjual obat keras tersebut.

​”Pemuda adalah tulang punggung daerah. Jangan sampai masa depan Kabupaten Pemalang terancam hanya karena pembiaran terhadap peredaran obat keras ini. Kami menuntut tindakan nyata dan tegas dari aparat penegak hukum secepatnya,” pungkas Regiyanto.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, H. Nurkholes, mengonfirmasi bahwa penundaan beberapa kegiatan strategis, termasuk pembangunan RSUD Randudongkal, karena Pemkab sedang berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Untuk sejumlah kegiatan yang strategis sedang kita konsultasikan dengan KPK RI. Ini untuk transparansi pemerintah agar berjalan sesuai tatanan pemerintahan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” ujar Nurkholes.

Menanggapi skema pinjaman dan proses lelang, Nurkholes memastikan seluruh tahapan telah mengacu pada regulasi. Mengenai total pinjaman daerah, dari estimasi awal, Pemkab memperkirakan hanya sekitar Rp100 miliar yang akan terpakai.

“Terkait pinjaman, apabila tidak digunakan tentu akan dikembalikan sesuai nilai terpakai. Dari total pinjaman Rp145 miliar, tidak mungkin terpakai semua. Sementara untuk proyek perbaikan jalan tidak terhenti, melainkan masih dalam proses lelang,” tegasnya.

Di sisi lain, kebijakan pembiayaan ini memicu kritik keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso, menyoroti pengalihan pinjaman daerah senilai Rp55 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dinilai tanpa persetujuan DPRD.

Kundhi menjelaskan, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), setiap pinjaman jangka menengah dan panjang wajib mendapatkan persetujuan persidangan legislatif.

“Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara soal pengalihan pinjaman ke PT SMI. Kesepakatan awal sesuai Keputusan DPRD No. 23 Tahun 2025 adalah pinjaman Rp200 miliar sepenuhnya melalui Bank Jateng Rp145 miliar untuk jalan dan Rp55 miliar untuk RSUD Randudongkal,” kata Kundhi, Kamis (3/9/2026).

Menurut Kundhi, pengalihan sepihak tersebut berpotensi melanggar hukum, masuk kategori abuse of power, hingga berisiko menimbulkan kerugian negara pada pembayaran alokasi APBD kelak.

“Mengingat dananya belum terealisasi, kami mendesak Pemkab Pemalang segera mengkaji ulang dan membatalkan perjanjian pinjaman Rp55 miliar ke PT SMI tersebut sebelum menjadi temuan hukum,” pungkasnya.

Suami almarhumah, Munawar, menceritakan bahwa istrinya menjalani operasi cesar pada Rabu (5/8/2026) dan diperbolehkan pulang tiga hari kemudian. Namun, dua hari di rumah, kondisi Kartika memburuk. Perutnya membesar dan mengeluhkan sesak napas.

Melihat kondisi tersebut, keluarga berencana merujuk kembali Kartika ke RSUD. Namun, armada ambulans RSUD dilaporkan sedang terpakai, sementara pihak Puskesmas setempat sempat tidak merespons. Keluarga akhirnya mengevakuasi pasien ke RSI Al-Ikhlas.

“Di RSI baru dijelaskan kalau almarhumah punya riwayat asam lambung, jantung, dan hipertensi,” ungkap Munawar, Kamis (3/9/2026).

Pasien sempat menjalani tindakan penyedotan cairan lambung serta perawatan intensif di ruang ICU sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Keluarga menyayangkan minimnya edukasi dan transparansi dari pihak RSUD dr. Ashari mengenai riwayat penyakit penyerta sebelum prosedur operasi dilakukan. Munawar berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi tim medis agar lebih terbuka kepada keluarga pasien.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, meminta semua pihak menunggu proses verifikasi data medis.

“Mohon konfirmasi dulu agar informasi yang disampaikan benar dan akurat,” kata Wiji singkat melalui pesan tertulis.

Sementara, Aziz, Humas RSUD Pemalang saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, pihaknya menyampaikan turut berdukacita. Menurutnya dari informasi yang telah diterima pihaknya akan segera mengecek data terlebih dulu. Kemudian untuk keterangan resminya. Pihak RSUD dr. Ashari Pemalang akan segera memberikan keterangan resmi.

“Untuk saat ini kami mengucapkan turut berdukacita, lebih lanjut, kami segera cek data dan untuk keterangan resmi, segera kami kabarkan antara hari Sabtu atau hari Senin,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak manajemen RSI Al-Ikhlas terkait kronologi penanganan medis pasien tersebut.

Acara musyawarah dan pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah. Hadir secara langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, yang memberikan arahan strategis mengenai pentingnya peran partai politik dalam mendorong pembangunan dari tingkat desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut mantan Bupati Pandeglang, Irna Narulita, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Lebak, H. Dadan Setiawan. Kehadiran para tokoh ini mempertegas komitmen PAN untuk terus hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PAN Kabupaten Lebak, H. Dadan Setiawan, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Aris Toidin Toiman mampu membawa energi baru bagi kemajuan partai.

Sementara itu, Ketua DPC PAN Kecamatan Wanasalam terpilih, Aris Toidin Toiman, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah partai dan merapatkan barisan bersama seluruh kader di tingkat desa.

“Kami siap menjalankan mandat partai, memperkuat soliditas kader di Kecamatan Wanasalam, serta bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi membawa kebermanfaatan nyata di Kabupaten Lebak,” tegas Aris.

Melalui kepengurusan baru ini, DPC PAN Kecamatan Wanasalam berkomitmen untuk fokus pada program-program pemberdayaan masyarakat serta mengawal pembangunan daerah agar semakin maju dan sejahtera.

Acara ini hadir sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT TNI sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat Pemalang melalui kegiatan yang sehat dan menyenangkan.

Pemalang Color Fun Run 2026 akan mengajak ribuan peserta untuk berlari santai melintasi rute yang telah disiapkan sembari bertabur bubuk warna-warni di setiap zona. Tidak hanya berolahraga, para peserta juga akan dihibur oleh panggung musik, festival kuliner lokal, serta kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik (doorprize).

Masyarakat yang ingin bergabung dalam keseruan ini sudah bisa membeli tiket pendaftaran secara langsung. Pihak panitia telah membuka beberapa lokasi pembelian tiket resmi (ticket box) untuk mempermudah akses masyarakat, antara lain:

Seluruh Agen J&T Cargo di wilayah Kabupaten Pemalang.Bimbingan Belajar MedLearn, Ruko Eks Sirandu Mall.

Kantor Victory Event Organizer, Jl. R.E. Martadinata, Pemalang.

Panitia mengimbau masyarakat untuk segera mengamankan tiket mereka karena kuota peserta yang disediakan sangat terbatas. Seluruh persiapan teknis, mulai dari rute aman hingga fasilitas medis, kini sedang dimatangkan oleh Victory Event Organizer demi kelancaran dan kenyamanan acara.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai detail acara, harga tiket, dan kemitraan, masyarakat dapat langsung menghubungi nomor admin resmi Victory Event Organizer di 0877-4500-4277.