Dengan mengusung tagline utama “Bareng Mbangun Desa, Bareng Nguripi Sarwodadi”, Jalaludin hadir membawa komitmen kuat untuk mendedikasikan diri demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Sarwodadi untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak demi masa depan desa yang lebih baik.

Pengalaman menjadi bekal, pengabdian menjadi jalan, Sarwodadi menjadi tujuan. Dalam visi utamanya, yang merefleksikan kesiapan mental dan sosialnya dalam memimpin desa.

Sebagai wujud nyata keserujuannya dalam membangun desa, Jalaludin memaparkan sejumlah misi prioritas yang dirangkum dalam program kerjanya, antara lain:

Ngayomi lan Ngopeni Warga: Memberikan perlindungan, pelayanan prima, dan perhatian penuh kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Ngembangake Potensi Desa: Menggali, mengoptimalkan, dan mengembangkan potensi lokal yang ada di Desa Sarwodadi guna meningkatkan kemandirian ekonomi.

Mbangun Sarwodadi: Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang merata dan tepat sasaran bagi warga.

Melalui momentum Pilkades ini, Jalaludin mengajak masyarakat Desa Sarwodadi untuk bersama-sama datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memberikan dukungan penuh dengan mencoblos nomor urut 02 pada surat suara.

Ia berharap proses demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, damai, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah dalam mengemban aspirasi rakyat.

​Massa yang memadati lokasi kampanye tampak bersemangat mengikuti rangkaian acara yang dipusatkan di Desa Pegiringan (Blok Larenjo) . Kehadiran panggung hiburan dangdut semakin menghidupkan suasana, membuat warga terhibur dan bernyanyi bersama menikmati alunan musik yang dibawakan. Puncak kemeriahan terjadi saat artis nasional Jhon Jawir naik ke atas panggung dan menyapa langsung masyarakat Pegiringan, disambut sorak-sorai dan antusiasme penonton yang luar biasa.

​Dalam keterangannya, salah satu tokoh sekaligus anggota Tim Pemenangan Ali Mahmud, Khodori yang akrab disapa Bos Kondo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata loyalitas para pendukung terhadap sosok Ali Mahmud.

​”Kegiatan ini adalah salah satu bentuk loyalitas kami sebagai pendukung Ali Mahmud. Kami ingin menunjukkan bahwa basis dukungan ini solid dan bergerak bersama untuk kemenangan beliau,” ujar Bos Kondo di sela-sela acara.(2/11/26)

​Lebih lanjut, Bos Kondo menjelaskan bahwa kampanye akbar ini dirancang tidak sekadar sebagai ajang politik semata, melainkan memiliki misi ganda yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hiburan segar yang dapat dinikmati secara gratis oleh warga Desa Pegiringan, sekaligus menjadi momentum penting untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

​“Selain memberikan hiburan bagi masyarakat Desa Pegiringan, kami juga ingin membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar dapat meningkatkan omset dan perekonomian mereka melalui keramaian acara ini,” tambahnya.

​Kehadiran ribuan pengunjung terbukti memberikan berkah tersendiri bagi para pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Lapak-lapak dagangan tampak dipadati pembeli sejak pagi hingga acara berakhir, menandakan dampak positif kegiatan kampanye yang bersinergi langsung dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

​Dengan suksesnya penyelenggaraan kampanye akbar ini, Tim Pemenangan Ali Mahmud optimistis dukungan masyarakat Desa Pegiringan akan semakin kuat dan solid dalam mengantarkan Ali Mahmud menuju kemenangan.

Jumlah tersebut tersebar di 12 desa penyelenggara. Berdasarkan data DPT Kecamatan Pemalang per Senin (2/11/2026), Desa Bojongnangka mencatatkan jumlah pemilih terbanyak yakni 9.969 jiwa. Jumlah pemilih terbesar berikutnya berada di Desa Banjarmulya sebanyak 7.892 jiwa dan Desa Surajaya sebanyak 6.971 jiwa.

Berikut rincian DPT Pilkades Serentak 2026 di 12 desa Kecamatan Pemalang:

Desa Bojongnangka: 9.969 pemilih

Desa Banjarmulya: 7.892 pemilih

Desa Surajaya: 6.971 pemilih

Desa Danasari: 5.856 pemilih

Desa Sewaka: 5.439 pemilih

Desa Mengori: 4.517 pemilih

Desa Wanamulya: 4.395 pemilih

Desa Pegongsoran: 4.274 pemilih

Desa Saradan: 3.356 pemilih

Desa Lawangrejo: 2.932 pemilih

Desa Sungapan: 2.802 pemilih

Desa Kramat: 2.567 pemilih

Dengan penetapan DPT ini, Desa Bojongnangka menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak, sedangkan Desa Kramat mencatatkan jumlah pemilih terkecil.

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 diharapkan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan demokratis.

Alih fungsi ruang publik yang dipadati oleh lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) secara tidak terkendali dikeluhkan membuat pejalan kaki kehilangan kenyamanan serta merusak estetika tata ruang kota.

Berdasarkan penelusuran dari konten viral berlatar belakang wilayah Pemalang yang diunggah oleh akun komunitas lokal Lambe Pantura, kekecewaan mendalam warga memuncak lantaran fungsi utama Citywalk sebagai ruang rekreasi publik dan jalur pedestrian seolah beralih fungsi.

Unggahan tersebut seketika memicu perdebatan hangat dan dibanjiri berbagai tanggapan kritis dari warganet, Sabtu 31 Oktober 2026.

Kritik tajam pun dilayangkan oleh warganet di kolom komentar. Sejumlah warga menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap realisasi pembangunan infrastruktur tersebut yang dinilai kurang matang perencanaannya, hingga mendesak adanya evaluasi total terhadap tata kelola fasilitas umum agar tidak menimbulkan keresahan publik.

Selain masalah lapak pedagang yang meluber hingga ke jalur pejalan kaki, persoalan ketertiban parkir liar juga menjadi sorotan tajam yang menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang.

Menyikapi fenomena ini, pengamat kebijakan publik menilai bahwa polemik di Citywalk Pemalang menuntut adanya langkah win-win solution yang bijak dari Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui dinas terkait.

Di satu sisi, keberlangsungan ekonomi kerakyatan bagi para pelaku UMKM dan PKL memang perlu diakomodasi. Namun di sisi lain, fungsi fasilitas umum, kebersihan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat luas wajib ditegakkan tanpa kompromi agar tata kota tetap terjaga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait, serta pemangku kebijakan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang guna mendapatkan keterangan resmi mengenai langkah penataan lanjutan kawasan Citywalk tersebut.

Masyarakat Pemalang berharap ada langkah konkret, tegas, namun tetap humanis dari pemerintah daerah, sehingga Citywalk dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya: menjadi kebanggaan estetika kota sekaligus ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga.

​Acara yang dipusatkan di rumah bapak Sofa ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum ibu, hingga pemuda setempat. Kehadiran masa dalam jumlah besar ini menunjukkan antusiasme yang tinggi serta harapan besar warga terhadap figur Ali Mahmud untuk membawa perubahan positif bagi Desa Pegiringan.

​Rangkaian acara diawali dengan pembacaan salawat, tahlil, dan doa bersama yang dipimpin oleh para ulama dan kiai setempat. Lantunan doa dipanjatkan dengan penuh khusyuk memohon kepada Allah SWT agar proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pegiringan dapat berjalan dengan aman, damai, jujur, serta membawa berkah bagi seluruh warga.

​Dalam sambutannya, perwakilan panitia atau tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa gerakan istighotsah ini murni lahir dari kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap sosok Ali Mahmud.

​”Kami berkumpul di sini bukan hanya sekadar memberikan dukungan politik, tetapi juga mengetuk pintu langit. Kami memohon kepada Allah SWT agar Ali Mahmud diberikan kelancaran, kekuatan, dan amanah untuk memimpin Desa Pegiringan menuju arah yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujar Bapak Sofa dalam orasinya.(30/10/26)

​Sementara itu, Ali Mahmud yang hadir di tengah-tengah ribuan pendukungnya menyampaikan rasa haru dan terima kasih yang mendalam atas solidaritas serta doa yang diberikan oleh warga masyarakat Pegiringan. Ia menegaskan bahwa kebersamaan ini adalah modal utama untuk membangun desa ke depan.

​”Saya sangat terharu dan berterima kasih atas kehadiran serta doa tulus dari seluruh warga Pegiringan malam hari ini. Mari kita jaga kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan di desa kita tercinta ini hingga tercapai kemenangan yang barokah untuk kita semua,” ungkap Ali Mahmud disambut gemuruh tepuk tangan warga.

​Acara istighotsah ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Desa Pegiringan, serta ramah tamah antarwarga yang hadir.

Enam desa tersebut meliputi Desa Banjarmulya, Kramat, Mengori, Sungapan, Pegongsoran, dan Surajaya.

Camat Pemalang melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pemalang, Legiman, menyampaikan bahwa peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berjalan transparan, aman, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

“Kegiatan monitoring dari Forkopimcam ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penyampaian visi misi dan pengundian nomor urut calon kades berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh panitia Pilkades di masing-masing desa,” ujar Legiman.

Melalui langkah pengawasan intensif ini, Pemerintah Kecamatan Pemalang berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah serta menjamin hak demokrasi warga di tingkat desa berjalan tertib dan transparan.

Polemik ini kian meluas setelah beredar narasi di ruang digital, salah satunya melalui platform media sosial yang menuding Sekretaris Desa (Sekdes) Taman, Kasmali, berada di balik kekisruhan proses pemilihan tersebut (30/10/2026).

Dalam narasi yang beredar luas, Kasmali dituding memiliki kepentingan terselubung terkait ambisi menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa jika proses Pilkades mengalami kegagalan.

Selain itu, terdapat pula tudingan miring mengenai mobilisasi massa untuk menolak hasil tes tertulis calon kepala desa tertentu.

Menyikapi informasi yang beredar dan berpotensi menjadi bola liar di tengah masyarakat, penting bagi para pemangku kepentingan, aparat penegak hukum, serta pihak berwenang di Kabupaten Pemalang untuk segera melakukan langkah klarifikasi dan verifikasi secara terbuka.

Hal ini diperlukan guna meredam potensi konflik horizontal serta menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Desa Taman.

Sebagai informasi, Kasmali saat ini menjabat Sekretaris Desa juga selaku Plt Kepala Desa Taman. Kasmali sempat maju sebagai Bakal Calon Kepala Desa Taman Pilkades 2026, namun akhirnya mengundurkan diri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan mengumpulkan keterangan resmi dari Saudara Kasmali selaku Sekretaris Desa Taman, serta instansi terkait di tingkat kecamatan maupun kabupaten guna mendapatkan perimbangan informasi sesuai dengan kaidah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, AL selaku istri sah terdakwa ABP menyampaikan klarifikasi melalui pesan singkat pada Kamis (29/10/2026). Dalam keterangannya, AL mengungkapkan kronologi hubungan antara suaminya dan pelapor berinisial AA (34), berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.

Menurut AL, dirinya mulai mengetahui hubungan antara suaminya dan AA sejak Februari 2025. Ia mengaku pernah menemui dan memperingatkan AA secara langsung saat dirinya tengah mengandung anak kedua dan membawa anak pertamanya. Namun, menurut pengakuannya, hubungan tersebut kembali terjalin pada bulan berikutnya.

“Dia tahu posisi saya saat itu, bahkan sudah saya peringatkan baik-baik agar tidak mendekati suami saya,” ujar AL dalam keterangannya.

AL juga menyebut komunikasi antara suaminya dan pelapor beberapa kali diketahui melalui perangkat seluler. Ia mengklaim bahwa AA mengetahui status pernikahan suaminya. Bahkan, menurut AL, sempat ada permintaan restu untuk menjadi istri kedua, tetapi hal tersebut ditolak tegas oleh pihak keluarga.

Lebih lanjut, AL berharap agar persoalan yang tengah bergulir dapat disikapi secara objektif dengan tetap menghormati proses hukum yang telah berjalan. Ia juga berharap keadilan dapat memberikan kepastian bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya yang turut terdampak oleh persoalan tersebut.

Klarifikasi ini merupakan keterangan dari pihak istri terdakwa. Adapun fakta hukum terkait perkara TPKS tetap mengacu pada pertimbangan dan putusan majelis hakim.

Korban diduga menjadi korban penipuan perekrutan tenaga kerja luar negeri.

Awalnya, AMSN dijanjikan bekerja di Australia menggunakan fasilitas Working Holiday Visa (WHV). Namun, ia justru diberangkatkan ke Singapura tanpa kejelasan pekerjaan hingga terlantar selama berminggu-minggu di bandara setempat.

Ketua PC LBH GPBI Pemalang sekaligus Ketua Umum APBN, Ali Afandi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti awal, termasuk dugaan pemalsuan dokumen perjalanan.

“Seseorang dijanjikan bekerja di Australia dengan visa WHV, tetapi malah terdampar di Singapura tanpa pekerjaan. Masalah ini harus diusut secara objektif dan transparan. Kami juga menerima informasi masih ada korban lain yang berada di Singapura,” tegas Ali dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Ali mendesak aparat segera memeriksa dua pihak berinisial RI dan SM yang diduga kuat bertanggung jawab atas perekrutan, pengurusan dokumen, hingga pemberangkatan korban.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara finansial dan mental, tetapi juga mengindikasikan pelanggaran berat terhadap sejumlah regulasi. Di antaranya UU No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU Administrasi Kependudukan, hingga Pasal 392 KUHP terkait pemalsuan surat.

Menanggapi kasus ini, LBH GPBI Pemalang dan APBN menyampaikan lima tuntutan utama kepada pihak berwenang:

Mendesak penegak hukum mengusut dugaan penempatan nonprosedural, penipuan janji kerja, dan pemalsuan dokumen.

Memanggil dan memeriksa pihak berinisial RI dan SM untuk mendalami peran serta modus perekrutan.

Melakukan audit digital dan fisik terhadap tiket, status visa, dokumen kependudukan, serta alur transaksi keuangan.

Melibatkan Perwakilan RI di Singapura dan BP2MI untuk mendampingi serta memfasilitasi kepulangan aman bagi korban.

Memastikan korban mendapalkan pendampingan hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

“Negara harus hadir. PMI bukan komoditas. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas perekrut dan tidak mudah tergiur janji manis bekerja di luar negeri,” pungkas Ali.

Berdasarkan penelusuran dari bukti percakapan yang diterima, pemilik akun tersebut menuding media menyudutkan satu pihak tertentu terkait masalah pengelolaan BUMDes. Tanpa dasar hukum atau hak jawab yang sah, akun tersebut menuliskan komentar pedas, “Hanya orang orang bodoh yang kemakan berita hoaks tanpa cari tahu dokumen yang asli dan secara fakta nya,” serta menyebut pihak media tidak cerdas dalam menyampaikan informasi.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan jurnalis menegaskan bahwa pemberitaan yang disajikan telah melalui kaidah konfirmasi dan menggali informasi dari narasumber di lapangan. Tindakan pemilik akun media sosial yang melontarkan kata-kata kasar dan menghina profesi jurnalis dinilai tidak beretika, serta berpotensi melanggar ketentuan hukum terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan di ruang digital.

Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah karya jurnalistik memiliki mekanisme yang jelas dan diatur oleh hukum, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, atau melapor ke Dewan Pers, bukan dengan menyerang personal maupun profesi wartawan di media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terhadap pemilik akun media sosial tersebut guna melindungi marwah dan profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang saat menjalankan tugas kontrol sosial di masyarakat.